Kota Padang dalam Wikipedia

ari ini 4 agustus 2011 tiba-tiba terlintas untuk membuka wikipedia . ketika membukanya halaman awalnya saya menjumpai tulisan KOTA Padang. ternyata apa yg ditulis disana banyak sekali yg tidak saya ketahui. mulai dari sejarah namanya, berdirinya bahkan saya baru mengetahui ada etnis tamil yg bermukim disana.

sebagai orang minang, kota padang sendiri punya arti sendiri buat saya, selain kota yang saya kunjungi tiap tahun kalo lebaran untuk menikmati pemandangan pantainya, padang merupakan awal dari mimpi saya dikala dewasa saya yang sekarang sudah dilupakan.

Kota Padang

Kota Padang adalah kota terbesar di pesisir barat Pulau Sumatera dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Sejak masa kolonial Hindia-Belanda, Kota Padang telah menjadi pelabuhan utama dalam perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Bayur.

Nama kota ini dirujuk menjadi sebutan lain untuk etnis Minangkabau, serta digunakan juga untuk menyebut masakan khas mereka, yang pada umumnya dikenal dengan nama Masakan Padang.[4]

Saat ini kota Padang menjadi pusat perekonomian karena memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat,[5] serta juga menjadi pusat pendidikan dan kesehatan, disebabkan jumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan yang ada di kota ini, dibandingkan kota-kota lain di Sumatera Barat.

Sejarah

Padang sekitar tahun 1795.

Muara Padang pada tahun 1883-1889 (litografi berdasarkan aquarel (cat air) oleh Josias Cornelis Rappard)

Tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Diperkirakan kota ini pada zaman dahulu berupa sebuah lapangan atau dataran yang sangat luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata Padang juga dapat bermaksud pedang.[6] Menurut tambo setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bahagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari dataran tinggi (darek). Tempat pemukiman pertama adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang. Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan daerah pesisir pantai barat Sumatera berada di bawah pengaruh kerajaan Pagaruyung.[8] Namun pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bahagian dari kedaulatan kesultanan Aceh.

Kota Padang pada masa penjajahan Belanda.

Kota Padang telah dikunjungi oleh pelaut Inggris di tahun 1649,[11] kemudian mulai berkembang sejak kehadiran VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) pada tahun 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan luhak.[12] Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan pemukiman baru di pantai barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau, selanjutnya di tahun 1668, VOC telah berhasil mengusir pengaruh kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera, hal ini diketahui dari surat regent Jacob Pits kepada Raja Pagaruyung, yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini.[13] Walaupun pada tanggal 7 Agustus 1669, terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC, namun dapat diredam oleh VOC. Peristiwa ini dikemudian hari diabadikan sebagai tahun lahir kota Padang.[14]

Pada tahun 1781 Inggris berhasil menguasai kota ini[15] akibat rentetan perang Anglo-Belanda ke-4,[16] namun kemudian dikembalikan kepada VOC setelah ditandatanganinya perjanjian Paris tahun 1784.[17]

François Thomas Le Même, seorang bajak laut dari Perancis yang bermarkas di Mauritius dengan kapal utama berkuatan 12 meriam, menguasai dan menjarah kota ini pada tahun 1793, keberhasilan Le Même diapresiasi oleh pemerintah Republik Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan.[18]

Kemudian pada tahun 1795, kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris,[16] namun pasca peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui perjanjian Traktat London yang ditandatangani tanggal 17 Maret 1824.[19]

Pada tahun 1833, residen James du Puy melaporkan terjadi gempa bumi di Padang, yang diperkirakan berkekuatan 8.6-8.9 skala Richter serta menimbulkan tsunami,[20] dan sebelumnya pada tahun 1797, juga diperkirakan oleh para ahli pernah terjadi gempa bumi berkekuatan 8.5–8.7 skala Richter, yang juga menimbulkan tsunami melanda pesisir kota Padang, dan menyebabkan kerusakan pada kawasan pantai Air Manis.[20]

Pada tahun 1837, pemerintah Hindia-Belanda menjadikan kota Padang sebagi pusat pemerintahan wilayah Gouvernement Sumatra’s Westkust[21] yang meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli. Selanjutnya kota ini menjadi daerah gemeente sejak 1 April 1906 setelah keluarnya ordonansi (STAL 1906 No.151) pada tanggal 1 Maret 1906.

Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada tanggal 17 Maret 1942, kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka, dan disaat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia.[22] Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya,[23] dan setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.[24]

Berita kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, baru sampai ke kota Padang sekitar akhir bulan Agustus, namun pada tanggal 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan.[25]

Pada tanggal 9 Maret 1950, kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia yang sebelumnya merupakan negara bagian melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, tanggal 15 Agustus 1950 menetapkan perluasan wilayah kota Padang.[24] Pada tanggal 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui surat keputusan nomor 1/g/PD/1958, secara de facto menetapkan kota Padang menjadi ibukota provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure di tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian, setelah menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah kota Padang sebagai pemerintah daerah.

Reruntuhan Hotel Ambacang di kota Padang akibat gempa bumi 30 September 2009

Kota Padang mendapat piala Adipura untuk pertama kalinya pada tahun 1986 dari Presiden Soeharto atas prestasinya menjadi salah satu kota terbersih di Indonesia. Selanjutnya di tahun 1991 kota ini juga memperoleh Adipura Kencana.[14]

Pada tanggal 30 September 2009, kota ini mengalami gempa berkekuatan 7.6 skala Richter,[27] dengan titik pusat gempa di laut pada 0.84° LS dan 99.65° BT dengan kedalaman 71 km, yang menyebabkan kehancuran 25 % infrastruktur yang ada di kota ini.[28] Dalam kunjungan serta mengawasi secara langsung proses evakuasi dan pemulihan karena bencana ini, presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh aparat pemerintah untuk mengutamakan kegiatan tanggap darurat kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi serta rekonstruksi.[29] Pada tanggal 27 Oktober 2010 presiden SBY kembali ke kota ini untuk meninjau dan memastikan kegiatan tanggap darurat atas bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di kepulauan Mentawai.[30]

Geografi

Salah satu sudut kota Padang dari udara

Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan kota Padang adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatera Barat. Dari luas tersebut, lebih dari 60%, yaitu ± 434,63 km², merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan.

Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 84 km dan pulau kecil sebanyak 19 buah (diantaranya yaitu pulau Sikuai dengan luas 4.4 Ha di kecamatan Bungus Teluk Kabung, pulau Toran seluas 25 Ha] dan pulau Pisang Gadang di kecamatan Padang Selatan). Daerah perbukitan membentang dibagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran.

Wilayah daratan kota Padang ketinggiannya sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udaranya cukup tinggi, yaitu antara 23 °C-32 °C pada siang hari dan 22 °C-28 °C pada malam hari, dengan kelembabannya berkisar antara 78%-81%.[34] Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan. Tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir, pada tahun 1980 2/3 kawasan kota ini pernah terendam banjir karena saluran drainase kota yang bermuara terutama ke Batang Arau tidak mampu lagi menampung limpahan air tersebut.[35]

Kependudukan

Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Sumatera Barat, berdasarkan data kependudukan tahun 2008, diketahui rasio jenis kelamin 99.13, sedangkan jumlah angkatan kerja 344.497 orang dengan jumlah pengangguran 50.343 orang.[31] Pada tahun 2009 kota ini bersama dengan kota Makassar, Denpasar, dan Yogyakarta, ditetapkan oleh Kemendagri sebagai empat kota proyek percontohan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia.[37]

Sejarah kependudukan kota Padang

Etnis

Penduduk kota Padang sebagian besar beretnis Minangkabau. Etnis lain yang juga menjadi penghuni adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh dan Tamil.

Orang Nias sempat menjadi kelompok minoritas terbesar pada abad ke-19. VOC membawa mereka sebagai budak sejak awal abad ke-17. Sistem perbudakan diakhiri pada tahun 1854 oleh Pengadilan Negeri Padang. Pada awalnya mereka menetap di Kampung Nias, namun kemudian kebanyakan tinggal di Gunung Padang. Cukup banyak juga orang Nias yang menikah dengan penduduk Minangkabau. Selain itu, ada pula yang menikah dengan orang Eropa dan Tionghoa. Banyaknya pernikahan campuran ini menurunkan persentase suku Nias di Padang.

Belanda kemudian juga membawa suku Jawa sebagai pegawai dan tentara, serta ada juga yang menjadi pekerja di perkebunan. Selanjutnya, pada abad ke-20 orang Jawa kebanyakan datang sebagai transmigran. Selain itu, suku Madura, Ambon dan Bugis juga pernah menjadi penduduk kota Padang, sebagai tentara Belanda pada masa perang Padri.

Suasana pelabuhan Emmahaven saat menyambut Gubernur jenderal Johan Paul van Limburg Stirum sekitar tahun 1916

Penduduk Tionghoa datang tidak lama setelah pendirian pos VOC. Orang Tionghoa di Padang yang biasa disebut dengan Cina Padang, sebagian besar sudah membaur dan biasanya berbahasa Minang.[41] Pada tahun 1930 paling tidak 51% merupakan perantau keturunan ketiga, dengan 80% adalah Hokkian, 2% Hakka, dan 15% Kwongfu.

Suku Tamil atau keturunan India kemungkinan datang bersama tentara Inggris. Daerah hunian orang Tamil di Kampung Keling merupakan pusat niaga. Sebagian besar dari mereka yang bermukim di kota Padang sudah melupakan budayanya.[42]

Orang-orang Eropa dan Indo yang pernah menghuni kota Padang menghilang selama tahun-tahun di antara kemerdekaan (1945) dan nasionalisasi perusahaan Belanda (1958).[41]

Orang Minang di kota Padang merupakan perantau dari daerah lainnya dalam provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1970, jumlah pendatang sebesar 43% dari seluruh penduduk, dengan 64% dari mereka berasal dari daerah-daerah lainnya dalam provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1990, dari jumlah penduduk kota Padang, 91% berasal dari etnis Minangkabau.[12]

Agama

Mayoritas penduduk kota Padang memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Kristen, Buddha, dan Khonghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau.

Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, gereja dan klenteng juga terdapat di kota Padang.

Masjid Raya Ganting

Masjid Raya Ganting merupakan masjid tertua di kota ini, yang dibangun sekitar tahun 1700. Sebelumnya masjid ini berada di kaki Gunung Padang sebelum dipindahkan ke lokasi sekarang. Beberapa tokoh nasional pernah salat di masjid ini diantaranya Soekarno, Hatta, Hamengkubuwana IX dan A.H. Nasution.[43] Bahkan Soekarno sempat memberikan pidato di masjid ini.[44] Masjid ini juga pernah menjadi tempat embarkasi haji melalui pelabuhan Emmahaven waktu itu, sebelum dipindahkan ke Asrama Haji Tabing sekarang ini.

Gereja katholik dengan arsitektur Belanda telah berdiri sejak tahun 1933[46] di kota ini, walaupun French Jesuits telah mulai melayani umatnya sejak dari tahun 1834, seiring bertambahnya populasi orang Eropa waktu itu.[47]

Dalam rangka mendorong kegairahan penghayatan kehidupan beragama terutama bagi para penganut agama Islam pada tahun 1983 untuk pertama kalinya di kota ini diselenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang ke-13.

Pemerintahan

Masa kolonial

Di dorong oleh pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah kolonial Hindia-Belanda waktu itu. Meskipun mekanisme dan kegiatan pemerintahan telah bertambah maju, namun pemerintahan yang mencakup kepulauan yang terpencar-pencar dan saling berjauhan itu tidak dapat terawasi secara efektif. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan warga kolonial menginginkan pemodelan urusan pemerintahannya sebagaimana model di negeri Belanda sendiri, di mana sistem kekotaprajaan yang diperintah oleh seorang walikota dan bertanggung jawab kepada Dewan Kotapraja. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1906, berdasarkan ordonansi (STAL 1906 No.151) yang ditanda tangani oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz sistem pemerintahan desentralisasi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda, dan sejak 1 April 1906 termasuk kota Padang telah berstatus gemeente (kota), yang kemudian diiringi dengan pembentukan Dewan Kotapraja dengan tugas utama adalah perbaikan tingkat kesehatan masyarakat dan transportasi, termasuk penanganan masalah-masalah bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta penerangan jalan-jalan, begitu pula pengontrolan sanitasi, kebersihan selokan dan sampah-sampah, pengelolaan persediaan air, pengelolaan pasar dan rumah potong, perluasan kota dan kawasan pemukiman, tanah pekuburan, dan pemadam kebakaran.[48]

Balai kota Padang tempo dulu

Pada tahun 1928 dipilih sebagai Burgemeester (walikota) pertama adalah Mr. W.M. Ouwerkerk yang memerintah sampai tahun 1940 yang kemudian digantikan oleh D. Kapteijn sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942. Dalam meningkatkan layanan pemerintahan pada tahun 1931 dibangun Gemeente Huis (Balai Kota) dengan arsitektur gaya balai kota di Eropa, memiliki ciri khas sebuah menara dengan jam, sebagai kantor pusat pemerintahan kota Padang yang sampai hari ini gedung tersebut masih berfungsi sebagai balai kota Padang.

Awal kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mr. Abubakar Jaar diangkat sebagai walikota pertama kota Padang dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Mr. Abubakar Jaar merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda,[49] yang kemudian menjadi residen di Sumatera Utara.[50] Pada tanggal 15 Agustus 1946 dipilih Bagindo Azizchan sebagai walikota kedua,[51] atas usulan Residen Mr. St. M. Rasjid,[52][53] seiring dengan keadaan negara dalam situasi darurat perang akibat munculnya agresi Belanda. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1947, Belanda melancarkan sebuah serangan militer dalam kota Padang. Bagindo Azizchan yang waktu itu berada di Lapai ikut tewas terbunuh sewaktu menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan kota Padang.[54]

Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Said Rasad dipilih sebagai penganti, dan menjadi Walikota ketiga. Kemudian, ia memindahkan pusat pemerintahan ke kota Padangpanjang.[24] Namun, pada bulan September 1947, Belanda menunjuk Dr. A. Hakim, untuk menjadi walikota Padang.[24]

Pada awal tahun 1950-an, sewaktu Dr. Rasidin menjadi walikota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi.[24] Kemudian, di tahun 1956, B. Dt. Pado Panghulu, seorang penghulu dari kota Bukittinggi, terpilih sebagai walikota Padang berikutnya.[49] Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak[55] oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah Indonesia.[56] Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain.[57]

Setelah PRRI, pada tanggal 31 Mei 1958, Z. A. St. Pangeran dilantik menjadi walikota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat perang saudara.[57] Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para mahasiswa.[25]

Orde baru

Gedung DPRD kota Padang

Setelah runtuhnya demokrasi terpimpin pasca Gerakan 30 September, dan kemudian muncul istilah Orde Baru, pada tahun 1966, Drs. Azhari ditunjuk menjadi walikota oleh pihak militer mengantikan walikota sebelumnya yang dianggap cendrung berpihak kepada PKI waktu itu.Pada tahun 1967, ia digantikan oleh Drs. Akhiroel Yahya sebagai walikota berikutnya.[14]

Pada tahun 1971, Drs. Hasan Basri Durin ditunjuk menjadi pejabat walikota mengantikan walikota sebelumnya, dan tahun 1973 terpilih menjadi walikota definitif, memimpin kota Padang selama dua periode sampai tahun 1983,[58] sebelum digantikan oleh Syahrul Ujud S.H.,[59] yang menjadi walikota Padang selama dua periode berikutnya. Selanjutnya, di tahun 1993, terpilih seorang mantan wartawan Drs. Zuiyen Rais, M.S.,[60] yang juga memimpin kota Padang selama dua periode sampai pada tahun 2003.

Pemilihan langsung

Dalam suasana reformasi pemerintahan dan era otonomi daerah, Drs. Fauzi Bahar, M.M, terpilih kembali pada tahun 2009 untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai walikota Padang dalam pemilihan langsung pada kali pertama, sedangkan pada masa jabatan sebelumnya pada tahun 2004 dia masih dipilih melalui sistem perwakilan di DPRD kota.[61]Perwakilan

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, DPRD kota merupakan perwakilan rakyat. Untuk kota Padang, anggota DPRD kota adalah sebanyak 45 orang.[61]

Pengaruh reformasi politik dan pemerintahan juga membawa perubahan peta politik di kota Padang, walau sebelumnya pada pemilu periode 1999-2004, anggota DPRD kota Padang masih didominasi oleh partai Golkar, selanjutnya pemilu legislatif 2004-2009, seiring dengan perubahan beberapa regulasi penyelenggaraan otonomi daerah, PAN mulai mengerogoti dominasi partai Golkar secara bersama menguasai parlemen kota,kemudian dari hasil pemilu legislatif 2009-2014, tersusun DPRD kota Padang dari perwakilan sembilan partai, dan partai Demokrat muncul sebagai kekuatan baru yang mendominasi DPRD kota Padang, sekaligus mendapat jatah otomatis pada posisi ketua DPRD kota Padang berdasarkan UU nomor 27 tahun 2009.

 

continued to part two

sumber :  http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s