Moratorium Tindak pidana Korupsi

Hari ini tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Internasional. Hal ini merupakan kesepakatan dari 133 negara pada Konvensi anti korupsi PBB (United Nation Convention against coruption) di Mexico tahun 2003. walaupun pemberantasan tindak pidana korupsi telah memiliki beberapa dasar hukum seperti Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK serta Inpres nomor 9 tahun 2011 tentang Percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi serta adanya KPK belum mampu membuat Indonesia bebas korupsi. hal ini bisa kita liat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yg dikeluarkan Transparency International menduduki urutan 100 dari 183 negara.

tapi kita tidak perlu membahas peringkat berapa kita, tapi apa saja usaha yg bisa mungkin pemerintah lakukan agar IPK kita bisa naik.

Tanggal 31 Oktober 2011 lalu Menteri Hukum dan HAM , mengeluarkan Surat Edaran Dirjen PAS Nomor PAS – HM.01.02-42 tertanggal 31 Oktober 2011 perihal Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme. keluarnya SE ini langsung menimbulkan pro kontra sampai akhirnya DPR mengeluarkan Hak Interpelasinya menyangkut moratorium ini.

Jika dilihat dari kekuatan hukumnya Surat Edaran sangat lemah, karena hukum memiliki azas Lex Superior Derogat Legi Inferiori (Kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan).

keberadaan SE itu dianggap menyalahi Undang-Undang. SE itu hanya sekadar kebijakan yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. moratorium itu bertentangan dengan UUD 1945,  UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  serta UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Internasional Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Dalam UU No.12 tahun 1995 pasal 14 ayat 1 disebutkan 13 hak narapidana di antaranya mendapatkan remisi, mendapatkan asimilasi,  termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. moratorium menghilangkan hak narapidana mendapatkan remisi.

Hak remisi bukan hanya diatur dalam UU, tapi juga konstitusi konvensi PPB melawan korupsi (UN Convention Against Coruption), Tokyo Rules dan sebagainya. Hak remisi ini dalam seluruh peraturan domestik dan internasional yang ada, melekat pada narapidana.

seharusnya pemerintah lebih bijak dalam membuat kebijakan tanpa tanggung-tanggung , jika mau moratorium bisa berjalan kenapa tidak sekalian di buat kan Undang-undang atau keppres yang memiliki kekuatan hukum lebih dibandingkan dengan hanya sekedar Surat Edaran.

sebagai masyarakat awam saya sebenarnya cukup appreciate  dengan adanya Moratorium ini agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. karena selama ini bisa kita lihat hukumannya masih ringan terkadang hanya 2-3 tahun ditambah subsider denda nanti bisa keluar setelah menjalani hukuman sebelum waktunya karena seringnya mendapat Remisi, mungkin remisi hari raya keagamaan atau hari kemerdekaan.

dengan tidak adanya pemberian remisi setidaknya para koruptor menjalani hukuman sebagai mana mestinya (walaupun saya tetap tidak setuju dengan jumlah vonis yg masih ringan). bagaimana mau memperbaiki bangsa jika dari hukumnya sendiri masih bisa dipermainkan masih terlalu banyak politik kepentingan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s